Membangun Budaya Siaga Bencana di Sekolah

Indonesia adalah swarga. Memiliki tanah yang subur, panorama yang indah, dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, dibalik berkah tersebut, penduduk di negeri ini harus waspada. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan, sepanjang 2010-2020, telah terjadi 13.729 bencana, yang didominasi oleh banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan, tsunami, dan gempa bumi.

Bukan tanpa sebab mengapa bencana alam sering menghampiri negeri berjuluk Zamrud Khatulistiwa ini. Secara geografis, Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng besar inilah yang kerap menyebabkan bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh ratusan gunung api aktif. Tercatat, ada 129 gunung api aktif yang berpotensi meletus. Tak hanya itu, Indonesia juga termasuk negara dengan kerentanan tinggi akibat perubahan iklim. Cuaca ekstrem akan berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas terjadinya banjir yang dapat menyebabkan tanah longsor. Cuaca esktrem juga dapat menyebabkan kekeringan yang dapat memicu kebakaran.

Kondisi inilah yang mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupaya membangun budaya siaga, budaya aman, dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, sekaligus membangun ketahanan warga sekolah dalam menghadapi bencana.

Salah satu langkah yang terus digiatkan adalah penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), di berbagai jenjang sekolah, terutama yang memiliki kerawanan tinggi bencana.

Program ini merupakan ikhtiar Kemendibudristek untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar sekolah dari dampak bencana. Melalui program ini, Kemendikbudristek juga menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan melalui jalur pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang kondisi struktur bangunan dan aksesibilitas lingkungan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaanya, program ini memiliki beberapa prinsip pokok, di antaranya, berbasis pengurangan risiko bencana. Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan memastikan keamanan proses pembelajaran. Prinsip kedua, inklusif, pelaksanaan program melibatkan semua warga sekolah. Prinsip ketiga, ramah anak, pelaksanaan program didasari pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak serta memperhatikan kemampuan dan partisipasi aktif anak demi kepentingan terbaik anak.

Satuan pendidikan saat proses belajar mengajar, seperti disebutkan Kepala Pokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan Direktorat SMA Untung Wismono, merupakan tempat berkumpulnya peserta didik dan warga sekolah lainnya, sehingga memiliki kerentanan tinggi bila terjadi bencana.

Rancangan implementasi kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan, lanjut Untung, telah masuk dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 untuk Pendidikan. Hal ini sangat penting, karena menurut data Kemendikbudristek, sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia.

Hal tersebut akan berdampak pada lebih dari 92.000 sekolah yang berpotensi mengalami kerusakan akibat bencana. Namun dampak bencana bukan hanya  kerugian ekonomi akibat kerusakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menyebabkan korban luka maupun meninggal.

Data UN Mortality Index, 2009 menyebutkan, Indonesia tercatat menduduki peringkat kelima dunia untuk angka kematian paling tinggi yang disebabkan oleh bencana alam. Hal ini menjadi ‘alarm’ bagi masyarakat kita untuk dapat bersahabat dengan bencana alam dengan mulai berperilaku tanggap bencana. 

“Atas dasar inilah, pendidikan pengurangan risiko bencana, menjadi penting untuk disampaikan di satuan pendidikan,” ungkap Untung, saat membuka kegiatan Advokasi Edukasi Kebencanaan Satuan pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMAN 1 Kendari Sulawesi Tenggara, 5-8 Oktober 2023.

Selain di Kota Kendari, Direktorat SMA juga menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan sekolah jenjang SMA di daerah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Direktorat SMA bersama tim Fasilitator Seknas SPAB memberikan materi terkait identifikasi komponen satuan pendidikan, penyusunan protap kedaruratan bencana sekolah, perencanaan dan penyiapan simulasi kesiapsiagaan sekolah, integrasi PRB dalam kegiatan pembelajaran peserta didik, praktik simulasi evakuasi ancaman bencana, dan menyusun rencana aksi satuan pendidikan dan tim Siaga Bencana.